SISTEM POLITIK

A.    PERBEDAAN-PERBEDAAN DARI PEMIKIRAN EASTON DAN ALMOND

Pada bagian ini, kami akan memisahkan perbedaan-perbedaan antara pemikiran David Easton (1953) dan Gabriel Almond (1970). Dalam usaha memisahkan perbedaan- perbedaan antara pemikiran David Easton (1953) dan Gabriel Almond (1970) ini , kami menggunakan tiga dimensi penting yang tidak boleh lepas dalam usaha mencari perbedaan satu sistem politik dengan sistem politik lainnya, sekaligus dimensi ini menjadi landasan kami agar pembedaan kedua jenis pemikiran ini dapat menemui kejelasan. Adapun ketiga dimensi tersebut adalah: Polity diambil dari dimensi formal politik, yaitu, struktur dari norma, bagaimana prosedur mengatur institusi mana yang semestinya ada dalam politik. Kedua Politik, Politik dari dimensi prosedural lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi konflik, dan mewujudkan tujuan dan kepentingan. Ketiga policy, dengan melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut pemenuhan tugas yang dicapai melalui sistem administratif, menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua.

Sebelum kami mencari dan memisahkan perbedaan yang terdapat pada pemikiran kedua sesepuh ilmu politik ini (Easton dan Almond), kami terlebih dahulu  akan menjabarkan pemikiran kedua sesepuh ilmu politik ini, sebelum kami menjabarkanya kedalam pemikiran kami. Adapun penjabaran pemikiran kedua sesepuh ilmu politik ini adalah sebagai berikut:

A.    1. Pemikiran Politik David Easton

Easton memandang sistem politik sebagai tahapan pembuatan keputusan yang memiliki batasan (misal, semua sistem politik mempunyai batas yang jelas) dan sangat luwes (berubah sesuai kebutuhan).  Model sistem politik terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan; fungsi pengolahan (conversion); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik, lebih jelasnya seperti berikut ini:

a.       Dalam sistem politik akan terdapat “tuntutan” untuk “output” tertentu (misal: kebijakan), dan adanya orang atau kelompok mendukung tuntutan tersebut.

b.      Tuntutan-tuntutan dan kelompok akan berkompetisi (“diproses dalam sistem”), memberikan jalan untuk pengambilan keputusan itu sendiri.

c.       Setiap keputusan yang dibuat (misal: kebijakan tertentu), akan berinteraksi dengan lingkungannya.

d.      Ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akan menghasilkan tuntutan baru dan kelompok dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut (“feedback”).

e.       Kembali ke tahap (a).

Dari pemikiran David Easton diatas, kami sebagai penulis setidaknya dapat mengambil suatu keputusan bahwa pemikiran David Easton sering diterapkan ke dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai contoh, “demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dilandasi dengan tuntutan untuk menurunkan harga BBM. Dari aksi tersebut, hasil yang diharapkan adalah kebijakan pemerintah (output) untuk menurunkan harga BBM. Tuntutan yang diajukan oleh pendemonstrasi tersebut akan diolah sedemikian rupa kedalam suatu sistem. Sistem dalam hal ini adalah perangkat yang ada di dalam struktur pemerintahan Demokrasi yang secara teratur berkaitan dengan tuntutan pendemonstrasi tersebut, sehingga membentuk suatu totalitas yang kuat antara tuntutan dan output yang realisasikan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan tersebut pastinya akan Pro terhadap kelompok masyarakat yang melakukan demontrasi dengan berbagai pertibangan lainya. Bisa saja dengan kebijakan menurunkan harga BBM, akan sekaligus melahirkan kebijakan untuk  melarang kelompok masyarakat mampu membeli BBM yang disupsidi pemerintah. Tentunya hal tersebut akan menciptakan tuntutan baru yang dikeluarkan oleh kelompok mampu tersebut dengan berbagai macam pertimbangan untuk menghasilkan output lainya. Begitu seterusnya, “seperti bumi yang selalu berputar pada porosnya dan selalu berhasil mendatangkan siang dan malam secara terus menerus sepanjang masa”.

A.    2. Pemikiran Gabriel Almond

Almond (1999) mendefinisikan sistem sebagai suatu obyek, memiliki bagian yang dapat digerakan, berinteraksi di dalam suatu lingkungan dengan batas tertentu.  Sedangkan sistem politik merupakan suatu kumpulan institusi dan lembaga yang berkecimpung dalam merumuskan dan melaksanakan tujuan bersama masyarakat ataupun kelompok di dalamnya.  Pemerintah atau negara merupakan bagian dari pembuat kebijakan dalam sistem politik. Pendekatan struktural-fungsional sistem disusun dari beberapa komponen kunci, termasuk kelompok kepentingan, partai politik, lembaga eksekutif, legislatif, birokrasi, dan peradilan.

Menurut Almond, hampir seluruh negara di jaman moderen ini memiliki keenam macam struktur politik tersebut. Selain struktur, Almond memperlihatkan bahwa sistem politik terdiri dari berbagai fungsi, seperti sosialisasi politik, rekrutmen, dan komunikasi. Dalam sistem politik Almond, kedudukan pemerintah sangat vital, mulai dari membangun dan mengoperasikan sistem pendidikan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sampai terjun dalam peperangan.  Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah memiliki lembaga-lembaga khusus yang disebut struktur, seperti parlemen, birokrasi, lembaga administratif, dan pengadilan, yang melakukan fungsi khusus pula, sehingga pemerintah dapat dengan leluasa merumuskan, melaksanakan, dan menegakan kebijakan.

Struktur harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja.  Fungsi proses terdiri dari urutan aktifitas yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya dalam tiap sistem politik, antara lain: artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan kebijakan.  Proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan.  Sebelum kebijakan dirumuskan, beberapa individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik. Proses politik dimulai ketika kepentingan tersebut diungkapkan atau diartikulasikan.

A.    3. Perbedaan Pemikiran Easton dan Almond

Diatas sudah dijelaskan tentang beberapa dimensi yang perlu digunakan untuk mencari perbedaan antara pemikiran satu dengan yang lainya. Adapun dimensi tersebut adalah: Pertama,  Polity diambil dari dimensi formal politik, yaitu, struktur dari norma, bagaimana prosedur mengatur institusi mana yang semestinya ada dalam politik. Kedua Politik, Politik dari dimensi prosedural lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi konflik, dan mewujudkan tujuan dan kepentingan. Ketiga policy, dengan melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut pemenuhan tugas yang dicapai melalui sistem administratif, menghasilkan keputusan yang mengikat bagi semua.Lebih jelasnya, perbedaan pemikiran kedau sesepuh ilmu politik ini akan kami gambarkan kedalam tabel dibawah ini:

David Easton	Gabriel Almond
Pemikiran tentang Sistem Politik: sistem politik sebagai tahapan pembuatan keputusan yang memiliki batasan (misal, semua sistem politik mempunyai batas yang jelas) dan sangat luwes (berubah sesuai kebutuhan).  Model sistem politik terdiri dari fungsi input, berupa tuntutan dan dukungan; fungsi pengolahan (conversion); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik	Pemikiran Tentang Sistem Politik: sistem sebagai suatu obyek, memiliki bagian yang dapat digerakan, berinteraksi di dalam suatu lingkungan dengan batas tertentu.  Sedangkan sistem politik merupakan suatu kumpulan institusi dan lembaga yang berkecimpung dalam merumuskan dan melaksanakan tujuan bersama masyarakat ataupun kelompok di dalamnya
Dimensi Polity: . Tuntutan, Output, Feedback, (Bersifat monoton). Ex: demo, kebijakan yang lahir dari demo, protes kelompok eksternal demo, dan kembali ke demo	Dimensi Polity: Kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik. Proses politik dimulai ketika kepentingan tersebut diungkapkan atau diartikulasikan.
Dimensi Politik: Keputusan Kelompok di proses kedalam sistem politik. Fungsi pengolahan (conversion); dan fungsi output sebagai hasil dari proses sistem politik	Dimensi Politik: Parlemen, Birokrasi, Lembaga Administratif, dan Pengadilan
Dimensi Policy: Setiap keputusan yang dibuat (misal: kebijakan tertentu), akan berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, akan menghasilkan tuntutan baru dan kelompok dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut (“feedback”).	Dimensi Policy: Artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan kebijakan

(Tabe 1l: Perbedaan Pemikiran Easton & Almond[1])

Dari tabel diatas, terlihat jelas perbedaan diantara kedua pemikiran antara Easton dan Almond. Pemikiran masing-masing memiliki keunikan tersendiri dari tiap-tiap dimensi yang berbeda. Selanjutnya, kami akan melanjutkan pembahasan ke tahapan yang menjelaskan perspektif paling kuat yang digunakan Easton dan Almond dalam sistem politik.

B.     PERSPEKTIF PALING KUAT ANTARA PEMIKIRAN EASTON DAN ALMOND

B. 1. Perspektif David Easton Terhadap Sistem Politik

Jika kita lihat dari gagasan beliau untuk menggeneralisasi ilmu politik, berarti ia berusaha untuk membentuk senuah gagasan atau simpulan dari suatu kejadian politik itu sendiri, bisa saja kejadian politik yang terjadi ke dalam masyarakat yang digeneralisasikan ke dalam suatu gagasan maupun kesimpulan berpikir. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Easton dalam sistem politik menggunakan strategi normatif (generalisasi yang menyatakan penilaian), yang nantinya melahirkan sesuatu yang bersifat substantif ( simpulan umum dalam hubungan sebab-akibat). Oleh karena itu, perspektif David Easton terhadap sistem politik tidak lepas dari diperlukanya analisa politik. Hal itu sebenarnya berlandasakan kepada sistem sebagai suatu wadah yang akan dihantam oleh “tuntutan” yang memaksa kelahiran suatu kebijakan baru (Output). Sistem tersebut sekaligus akan memproses tuntutan itu dengan sematang-matangnya, sebelum diambil keputusan besar sebagai kebijakan barusan.

Namun, hal tersebut diatas sepertinya memberikan kuasa penuh (mutlak)  terhadap aktor yang menjalankan sistem itu sendiri. Sistem dalam hal ini, memang ditujukan untuk kestabilan di suatu kelompok masa politik yang mengajukan suatu tuntutan dan melahirkan kebijakan baru. Akan tetapi, hal tersebut pastinya akan melahirkan konflik. Sebagai contoh: “kelompok A (masyarakat tidak mampu) mengajukan tuntutan untuk menurunkan harga BBM. Sebagai hasilnya, munculah dua kebijakan baru yaitu harga BBM yang turun dan kebijakan melarang kelompok B (masyarakat mampu) untuk membelinya, karena dikhususkan untuk kelompok A yang tidak mampu barusan. Hal tersebut akan melahirkan konflik apabila ada kelompok B yang merasa tidak nyaman degan kebijakan tersebut dan masih membeli BBM yang dikhususkan untuk kelompok A barusan. Jadi, berdasarkan penjabaran singkat kami diatas, kami dapat menyimpulkan bahwa perspektif (sudut pandang) pemikiran politik Easton lebih condong terhadap sesuatu yang mutlak dan bertentangan dengan sistem-sistem lainya, serta lebih berat kepada teori belaka.

B. 2. Perspektif Gabriel Almond Terhadap Sistem Politik

Perspektif Almond tentang suatu sistem politik lebih bersifat practical (pelaksanaan secara nyata) dalam meninjau sistem politik. Almond meninjau sistem politik Negara lain dengan pendekatan structural - fungsional  , dan menjadikan struktur dan fungsi institusi sebagai suatu bagian integral (keseluruhanya) dari sistem politik dunia. Pemikiran Almond lebih luas dibandingkan pemikiran Easton yang bersifat mutlak diatas. Akan tetapi, pemikiran Easton juga sebenarnya baik apabila dilengkapi oleh pemikiran Almond. Pendekatan struktural-fungsional sistem disusun dari beberapa komponen kunci, termasuk kelompok kepentingan, partai politik, lembaga eksekutif, legislatif, birokrasi, dan peradilan.

Dari komponen kunci tersebut, kami dapat menggambarkan pemikiran Almond ke dalam kehidupan politik sehari-hari. Kelompok kepentingan (interest group) adalah masyarakat yang memiliki kepentingan kepada pemerintah. Kepentingan tersebut disalurkan melalui pemimpin yang memimpin masyarakat, serta kemudian diproses atau dikelola oleh lembaga eksekutif. Kemudian kepentingan masyarakat tersebut diajukan kepada badan legislatif dan sekaligus mengasilkan suatu keputusan atau kebijakan yang sah. Kebijakan tersebut akan diterapkan kedalam sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan (birokrasi), sehingga akan menciptakan keadilan bagi masyarakat yang berkepentingan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Almond lebih mengarah kepada hal-hal yang langsung diterapkan (practical) dengan landasan teori dan pendekatan terdahap sistem lainya yang ada di dunia.

C.    PENGURAIAN SISTEM POLITIK EASTON DAN ALMOND, BERDASARKAN GAMBAR (CHART) UNTUK MENCARI KEHEBATAN FORMULASI MEREKA JIKA DIBANDINGKAN KEDALAM TEORI PERBANDINGAN POLITIK

Perbandingan politik (comparative politics) mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan (antara lain adalah suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai perserikatan )[2]. Dari penjelasan tentang teori perbandingan diatas, kita telah memperoleh landasan agar upaya untuk mencari kehebatan formulasi pemikiran mereka terhadap sistem politik ini lebih terarah.

C. 1. Pembahasan Chart Pemikiran Easton

Sebelum kita membahas lebih mendalam, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu alur pemikiran Easton yang di jelaskan kedalam Chart berikut ini:

seperti yang kita lihat, pada gambar disamping telah dijabarkan dengan jelas model analisa Sistem Politik Easton. Dalam pemikiran Easton, Tuntutan di dampingi oleh dukungan yang dilandasi dengan input (pendorong terjadinya tuntutan) yang diproses kedalam Sistem Politik itu sendiri. Sistem politik tersebut berinteraksi dengan lingkungan, yang dimana pada akhirnya menghasilkan keputusan yang berakhir dengan kebijakan (output). Namun, didalam suatu lingkungan, pasti ada kelompok pro dan kontra terhadap output yang dikeluarkan, sehingga hal tersebut mengantarkan kepada hubungan timbal balik yang penuh dengan konflik. Sehingga memaksa kelompok lainya mengajukan tuntutan kembali, begitu seterusnya.

C. 2. Pembahasan Chart Pemikiran Almond

Sebelum kita membahas lebih mendalam, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu alur pemikiran Almond yang di jelaskan kedalam Chart berikut ini:

pemikiran Almond sederhananya  dapat dijabarkan kedalam pemikiran berikut ini. Pertama kita ketahui terlebih dahulu makna dari structural dan funsional yang digunakan untuk menamai pemikiran Gabriel Almond ini. Dalam pengertianya, structural mengarah kepada bagaimana sesuatu disusun atau dibangun dengan pola tertentu, sedangkan fungsional, lebih mengarah kepada jabatan di bidang tertentu[3] (apa jabatanya, tempatnya dimana dan tugasnya apa). Jadi dapat kita simpulkan, pemikiran Almond ini mengarah kepada sistem politik yang dibangun dengan kadar tertentu, kemudian di realisasikan dengan wadah untuk menampung atau menempatkan objek yang memiliki kualitas dengan level tertentu serta memiliki tugas berdasarkan levelnya masing-masing. Sebagai contoh, bupati di Kabupaten bertugas mengurus kabupaten, kecamatan, dan gubernur di provinsi mengurus kabupaten, provinsi dan begitu seterusnya sesuai dengan levelnya masing-masing.

Diatas barusan sebagai gambaran inti dari pendekatan yang diciptakan oleh Almond. Sedangkan, dalam penjabaran berikut ini, kita akan membahas pemikiran Almond yang terdapat kedalam chart diatas barusan. Dalam sistem politik Almond, kedudukan pemerintah sangat vital, mulai dari membangun dan mengoperasikan sistem pendidikan, sedangkan struktur harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja.  Faktor budaya politik (political culture) juga sebagai bagian penting dari sistem politik yang sangat berkaitan erat dengan sejarah perjalanan suatu bangsa, oleh karena itu pendekatan struktural-fungsional dengan sejarah akan melengkapi pemahaman kita akan sistem politik Indonesia yang sedang dipelajari.  Sehingga struktur dan fungsi terkandung dalam sistem politik sekarang: partai politik; kelompok kepentingan; lembaga eksekutif, lembaga legislatif; jajaran birokrasi; dan lembaga pengadilan dapat kita prediksi kecenderungannya di masa mendatang.

C. 3. Kehebatan Masing-Masing Pemikiran Easton dan Almond Jika dibandingkan Kedalam Teori Perbandingan Politik

Dalam perbandingan politik, kita akan menemukan beberapa sub teori yang mendukung teori perbandingan tersebut. Adapun sub teori tersebut adalah sebagai berikut[4]:

1.      Teori-Teori Sistem

Kepustakaan teori-teori sistem dalam perbandingan politik mulai mencuat diawal tahun 50-an. Ada 3 penulis yang dapat dikemukakan sebagai wakil perintis dan pengembang teori-teori sistem ini. Pertama, David Easton, yang bukunya berjudul The Political System dan sejumlah tulisannya yang lain menandai lahirnya konsep sistem politik (political system) bersamaan dengan konsep-konsep input dan output, tuntutan (demands) dan dukungan (support) serta umpan balik; Kedua,  Gabriel Almond, yang banyak dipengaruhi antropolog fungsionaris A.R. Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski, serta sosiolog  Max Weber dan Talcott Parsons. Awalnya Almond menawarkan suatu klasifikasi sederhana tentang sistem-sistem politik, yang mencakup pula sistem-sistem politik di luar dunia Barat, dan negara-negara yang baru merdeka. Ia kemudian bergabung dengan para spesialis perbandingan politik dengan merumuskan kategori-kategori struktur dan fungsi, dan mengkaitkannya dengan semua sistem politik yang ada di dunia. Selanjutnya Almond mengaitkan pula konsepsinya tentang sistem dengan budaya dan pembangunan;

2.      Teori-teori Budaya

Pendekatan kebudayaan dalam perbandingan politik marak selama 1960-an, bertolak dari karya-karya tradisional tentang budaya dalam antropologi, studi-studi tentang sosialisasi dan kelompok-kelompok kecil dalam sosiologi, serta studi-studi tentang kepribadian dalam psikologi. Konsep budaya politik dikatkan ke konsep negara, atau budaya-budaya nasional. Dalam hal ini budaya politik dilihat sebagai penjelmaan kembali konsep lama karakter nasional. Budaya politik juga berkaitan dengan sistem. Budaya politik terdiri dari serangkaian keyakinan, simbol-simbol, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi.

3.      Teori-teori Pembangunan

Pendekatan penting ketiga dalam kepustakaan perbandingan politik adalah teori-teori pembangunan (developmental theories). Perhatian terhadap pembangunan didorong oleh kemunculan negara-negara baru di dunia ketiga. Almond memandang penting untuk mengaitkan gagasan-gagasannya tentang hakikat sistem politik dan tentang budaya politik pembangunan (political culture to development).

4.      Teori – Teori Kelas

Sekitar pertengahan 1960-an, Komite Perbandingan Politik (Committee on Comparative Politics) memutuskan untuk memberi perhatian kepada studi-studi tentang elite. Munculnya para pemimpin kharismatik seperti Fidel Castro (Cuba), Kwame Nkrumah (Ghana), Soekarno (Indonesia) melipatgandakan perlunya mempelajari sosok pemimpin politik di dunia ketiga. Selain itu, kegagalan lembaga-lembaga  politik standar seperti parlemen dalam menciptakan stabilitas politik di berbagai negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin, kian menekankan pentingnya studi tentang elite.

Setelah kita mengetahui beberapa sub teori yang berperan ke dalam upaya untuk membandingkan kehebatan pemikiran antara Easton dan Almond diatas, kami disini akan menjabarkan perbandingan tersebut kedalam satu tabel, agar mudah untuk dimengerti.

Pemikiran David Easton

Pemikiran Gabriel Almond

Dimensi Sistem: lahirnya konsep sistem politik (political system) bersamaan dengan konsep-konsep input dan output, tuntutan (demands) dan dukungan (support) serta umpan balik. Dimensi Pembangunan: Tidak ada ditemukan peran yang begitu dalam dari pemikiran Easton dalam teori pembangunan. Namun jika cermati, pembangunan dalam versi Easton lebih cenderung kepada upaya pengeluaran kebijakan baru dari hasil pengolahan tuntutan kedalam suatu sistem. Jelas dibagian ini, Almond lebih unggul. Dimensi Budaya: Tidak ditemukan juga dimensi kebudayaan kedalam sistem pemikiran Easton. Hal itu diperkuat dengan sistem politik Easton yang hanya melihat permasalahan sistem politik internal. Tidak membandingkan permasalahan tersebut dengan sistem politik luar. Dibagian ini juga, jelas Almond juga unggul. Dimensi Kelas: Dalam dimensi ini, kami juga tidak menemukan adanya pembahasan kelas tentang almond. Ini diperkuat dengan analisa yang terdapat dalam materi yang dikirimkan lewat email beberapa hari yang lalu, bahwa teori Easton memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang berhubungan dengan adanya kelas ini di jelaskan bahwa, teori Easton menolak setiap kejadian atau masukan dari luar yang akan mendistorsi sistem.  Dengan kata lain, pandangan Easton menyarankan bahwa setiap sistem politik dapat diisolasi dari yang lainnya. Lagi-lagi, Almond unggul di bagian ini.

Dimensi Sistem: Almond menawarkan suatu klasifikasi sederhana tentang sistem-sistem politik, yang mencakup pula sistem-sistem politik di luar dunia Barat, dan negara-negara yang baru merdeka. Ia kemudian bergabung dengan para spesialis perbandingan politik dengan merumuskan kategori-kategori struktur dan fungsi, dan mengkaitkannya dengan semua sistem politik yang ada di dunia. Dimensi Pembangunan: Almond memandang penting untuk mengaitkan gagasan-gagasannya tentang hakikat sistem politik dan tentang budaya politik pembangunan (political culture to development). Dimensi Budaya: Faktor budaya politik (political culture) juga sebagai bagian penting dari sistem politik yang sangat berkaitan erat dengan sejarah perjalanan suatu bangsa, oleh karena itu pendekatan struktural-fungsional dengan sejarah akan melengkapi pemahaman kita akan sistem politik Indonesia yang sedang dipelajari. Dimensi Kelas: Dalam sistem politik Almond, kedudukan pemerintah sangat vital, mulai dari membangun dan mengoperasikan sistem pendidikan, sedangkan struktur harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja.  Faktor budaya politik (political culture) juga sebagai bagian penting dari sistem politik yang sangat berkaitan erat dengan sejarah perjalanan suatu bangsa, oleh karena itu pendekatan struktural-fungsional dengan sejarah akan melengkapi pemahaman kita akan sistem politik Indonesia yang sedang dipelajari.  Sehingga struktur dan fungsi terkandung dalam sistem politik sekarang: partai politik; kelompok kepentingan; lembaga eksekutif, lembaga legislatif; jajaran birokrasi; dan lembaga pengadilan dapat kita prediksi kecenderungannya di masa mendatang.

(Tabel 2: Perbandingan Kehebatan Pemikiran Easton dan Almond[5])

Dari perbandingan yang terdapat kedalam tabel 2 diatas, jelas kehebatan pemikiran Almond lebih menonjol dibandingkan pemikiran Easton. Hal tersebut dikarenakan pemikiran Almond mencakup semua teori yang terhubung dengan teori perbandingan politik, sedangkan pemikiran Easton tidak.

D. KAMI LEBIH MEMIHAK GABRIEL ALMOND

Kami berdua memihak Almond dikarenakan Almond karena pemikiran Almond mencakup semua teori yang terhubung dengan teori perbandingan politik, sedangkan pemikiran Easton tidak. Hal tersebut juga sebagai kesadaran kami, bahwa sistem politik Almond sebagai sistem politik yang menyempurnakan pemikiran Easton. Tidak lepas juga, pemikiran Almond yang cenderung luas dengan membandingan sistem politik dari lingkungan eksternal, misalnya sistem politik Negara satu dengan lainya. Struktur pemerintahan juga tidak lepas dari pemikiran Almond, serta penempatan srata kualitas yang ada, sesuai pada tempatnya.

E.     MANFAAT YANG DI DAPATKAN KETIKA MEMAHAMI PEMIKIRAN EASTON DAN ALMOND

Adapun manfaat yang akan didapat saat kita (mahasiswa ilmu politik) memahami pemikiran kedua sesepuh ilmu politik Easton dan Almond ini, sebenarnya lebih mengacu  kepada pemahaman kita tentang sistem politik. Saat kita memahami pemikiran Easton yang cenderung memiliki sifat yang mutlak, kita akan mengetahui bahwa kebijakan yang keluar dan memiliki kekuatan hukum itu tidak serta-merta dikeluarkan begitu saja. Semua nya telah melalui tahapan atau proses yang ada di dalam sistem politik yang mengeluarkan kebijakan (output) itu sendiri. Sedangkan manfaat yang diperoleh saat memamhami pemikiran Almond lebih kompleks lagi. Semua aspek di temukan kedalam pemikiran beliau, seperti kelas, budaya, sistem, pembangunan,, semua dibahas tuntas dalam pemikiran Almond. Dampak baiknya bagi kita yang merupakan mahasiswa/I ilmu politik adalah kita akan mengerti, bagaimana kelas di dalam pemerintahan itu sebenarnya terbentuk karena adanya perbedaan kualitas SDM. Wajar saja apabila seorang tamatan SMA menjadi mandor, dan tamatan SD menjadi anak buah, sederhananya begitu.

---

[1] Dalam usaha membandingakan pemikiran Easton dan Almond, digunakan dimensi berikut ini: Polity             diambil dari dimensi formal politik, yaitu, struktur dari norma, bagaimana prosedur mengatur            institusi mana yang semestinya ada dalam politik. Kedua Politik, Politik dari dimensi procedural         lebih mengarah pada proses membuat keputusan, mengatasi konflik, dan mewujudkan tujuan          dan kepentingan. Ketiga policy, dengan melihat substansi dan cara pemecahan masalah berikut              pemenuhan tugas yang dicapai melalui sistem administratif, menghasilkan keputusan yang      mengikat bagi semua

[2] Teori Perbandingan Politik. Materi Teori Perbandingan Politik pertemuan pertama pada Kuliah Digital         yang di   asuh oleh Bapak Ireng Maulana, MA.

[3] QTmedia. KBBI. Versi Aplikasi Smarthphone Android

[4] Dikutip dari Materi Teori Perbandingan Politik yang Diasuh Oleh Bapak Ireng Maulana, MA.  Pada pertemuan pertama. Materi ini dikirimkan ke email masing-masing mahasiswa/I yang mengikuti                Mata Kuliah Teori Perbandingan Politik.

[5] Dalam usaha mencari perbandingan yang menunjukan kehebatan pemikiran masing-masing sesepuh           ilmu politik yaitu Easton dan Almond, kami menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan         teori perbandingan politik. Teori tersebut adalah: Teori sistem, Teori Kebudayaan, Teori Kelas          dan Teori Pembangunan.